Persepsi Masyarakat terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)

Penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan restoratif justice. Bagi orang dewasa akan diberlakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara mediasi. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat pasal 13 mengatur hal demikian. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap mediasi perkara pidana dalam peradilan adat. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) juga penelitian kepustakaan (library research) berdasarkan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi terhadap perkara pidana di lakukan setelah adanya pelaporan dari para pihak, mediasi dilakukan oleh Keuchik, Tuha Peut dan Teungku Imuem sebanyak dua tahap yaitu pertemuan secara terpisah dengan para pihak untuk mediasi tahap awal, tahap selanjutnya para pihak dipertemukan untuk memperoleh solusi dari mediasi yang dilakukan. Hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa menerima hasil keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya proses mediasi yang ada di gampong karena prosesnya lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian.