Sikap Masyarakat terhadap Pengembalian Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Gampong Labuy Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Penelitian ini didasari pada adanyasimpanpinjamperempuan (SPP) yang merupakankegiatanpemberianpermodalanuntukkelompokperempuan yang mempunyaikegiatansimpanpinjamdariPNPM MadiriPerdesaan.Uang SPP disalurkan semenjak tahun 2009. Kelompok SPP di Gampong Labuy terbagi dalam dua kelompok, kelompok pertama dengan nama “Lagee Mupakat” dan yang kedua “Ta Mupakat”, tiap kelompok terdiri dari 8 orang.Kelompokpertama yang mengembalikandana SPP sesuaidenganperaturanhanya4 orang, sedangkankelompokyang kedua yangmengembalikanuang SPP hanya 5 orang. Setelah penyaluran uang SPP tersebut ternyatamenimbulkanpersoalanbaruyaitusikap positif dan negatif masyarakat dalam pengembalian uang SPP serta kendala-kendala yang dihadapidalampengembalianuangtersebut.Sehinggadalampermasalahanini, penelitibertujuan untuk mengetahui sikappositif dan negatif masyarakat, serta kendala-kendala bagi masyarakat dalam mengembalikan uang SPP.Penelitianinimenggunakanjenispenelitiankualitatif.Teknikpengumpulan data yang digunakanObservasidanWawancarayang disusunsesuaidengantujuanpenelitian.Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti berhasil mengungkapkan mengenai sikap positif, negatifdankendala-kendalabagimasyarakat terhadap pengembalian uang SPP.Jadi,masyarakat yang bersikap positif hanya 7 orang yang mengembalikan dari 16 orang dalam dua kelompok, sedangkan yang bersikap negatifyaitu9 orang tidak mengembalikan dari 16 orang.Karena masyarakat menganggap bahwa uang tersebut hanya bantuan daripemerintahyang tidak perlu dikembalikan lagi kepada PNPM.Selain itu masyarakat tidak mengikuti aturan yang berlaku serta penggunaan dana tidak tepat sasaran, memiliki sikap ikut-ikutan untuk tidak mengembalikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pengembalian uang SPP. Hal ini mengakibatkan program SPP di Gampong Labuy terhenti sampai sekarang.Sedangkankendala dalam pengembalian uang SPP diantaranya: hilangnya rasa tanggung jawab, usaha tidak berjalan, penggunaan dana yang tidak produktif, tidak ada manajemen keuangan yang jelas, kuranya monitoring program SPP dari pihak lembaga PNPM serta kurangnya pembekalan sebelum menyalurkan dana kepada masyarakat.