Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad Al-Musaqah

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada pada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan air para petani dituntut untuk dapat bekerjasama dengan petugas pengairan melalui sistem pompanisasi yang menyerupai akad al-musâqah. Akad al-musâqah merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaaan pengairan atau penyiraman lahan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan dibagi antara keduanya berdasarkan perjanjian para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang, perspektif konsep al-musâqah terhadap pengairan sawah di Gampong Bineh Blang dan upaya keujruen blang dalam penanganan sengketa pengairan persawahan. Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang didapatkan dari penelitian dilapangan melalui wawancara dan data yang bersumber dari buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama kesepakatan sistem pembagian air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pompanisasi pengairan secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan akan memperoleh bagi hasil panen. Petani hanya melakukan proses pembibitan hingga panen, pemupukan dan membayar iuran-iuran yang dibebankan desa. Sedangkan petugas pengairan hanya melakukan pengairan, kebersihan saluran irigasi dan penyelesaian sengketa yang ada di sawah Gampong Bineh Blang. Ketika petani melakukan panen hasil maka petugas pengairan akan memperoleh bagi hasil sesuai takaran yang disepakati. Konsep al-musâqah membolehkan praktik demikian karena adanya kejelasan pekerjaan dan bagi hasil dan tidak merugikan orang lain. Penulis menyarankan petani untuk menghindari kerugian yang terjadi selama proses kerjasama berlangsung agar dapat mengikuti peraturan dan kebijakan musim tanam yang ditentukan petugas pengairan.