Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Angkutan Umum menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Angkutan L300 di Terminal Lueng Bata)

Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa (sarana) dan kepastian hukum terhadap penumpang sangat diperlukan, agar pengangkutan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Salah satu peraturan yang dapat melindungi penumpang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Namun saat ini pihak angkutan umum sangat sering memberikan pelayanan yang minim terhadap penumpang dan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang, baik secara materil maupun non-materil, bahkan terkadang dapat membahayakan nyawa konsumennya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak angkutan terhadap penumpang dan bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pihak angkutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam, dengan objek penelitiannya yaitu pihak angkutan umum L300 di Terminal Lueng Bata. Jenis penelitian field research dan library research, dengan metode penelitian adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak angkutan umum L300 di Terminal Lueng Bata kepada penumpang berupa pemberian tiket sebagai bentuk asuransi bagi penumpang, memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jasa, memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan, adanya peraturan yang mengatur tentang angkutan orang, memberikan sanksi bagi yang melanggar hak-hak penumpang, dan adanya jadwal makan dan shalat. Namun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maupun Hukum Islam, penumpang belum sepenuhnya terlindungi. Terlihat dari masih banyaknya terjadi pengambilan penumpang melebihi kapasitas, menaikkan penumpang di luar terminal, tidak adanya kompensasi dari keterlambatan penjemputan, penurunan penumpang tidak pada tempat yang diperjanjikan, percampuran antara penumpang laki-laki dan perempuan, dan masih banyak lagi kerugian yang diderita penumpang. Padahal, baik peraturan negara maupun hukum Islam, keduanya menghendaki suatu transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak atau tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan penumpang di Terminal Lueng Bata menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam belum terlaksana sepenuhnya.