Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Aqad Pesanan Barang di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis terhadap UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Akad jual beli dalam bentuk pesanan salah satunya bai’ istishna. Bai istishna’ adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual. Jual beli pesanan salah satu implementasinya ada pada usaha industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuat pakaian atau disebut konveksi. Di komplek pertokoan Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh terdapat beberapa konveksi yang melayani pembuat pakaian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana praktik jual beli pesanan di konveksi Kota Banda Aceh, bagaimana pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan tersebut berdasarkan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi kota Banda Aceh. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan data primer dan skunder. Kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, praktik transaksi pemesanan barang di konveksi Jl. Teuku Nyak Arif, Lamnyong, Banda Aceh menggunakan akad bai’ Istishna’. Mekanisme perjanjian pesanan dilakukan dengan dua cara, pertama mendatangi langsung penjual/produsen pembuat pakaian, kedua pemesan dapat melakukan melalui media telepon, internet dan via WA (whats app) dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen (ukuran, warna, desain, dll). Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat dilakukan di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank dengan memberikan uang panjar sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan sebagai pengikat tanda jadi, dan sisanya dapat dibayar di akhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak konveksi akibat keterlambatan barang atau disebut wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana tujuannya melindungi kepentingan konsumen dan menjadi peringatan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 19 tentang tanggung jawab secara umum. Dalam hal ini pihak konveksi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama serta tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak konveksi memberikan konpensasi 10% dari total harga pesanan jika keterlambatan tersebut merupakan kesalahan mereka. Pelaksanan akad pesanan barang di konveksi Jl.Teuku Nyak Arif, Lamnyong Banda Aceh sudah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi fasid dalam hal wanprestasi atau kelalaian yang dalam Hukum Islam di kenai ganti rugi atau dhaman al aqd.