Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat yang Rusak Akibat Tindak Pidana (Studi Kasus Aparat Gampong peulanggahan Kota Banda Aceh

Pemulihan kondisi sosial pasca tindak pidana diperlukan dalam rangka mengembalikan keseimbangan sosial yang sebelumnya telah terganggu, akibat agresi terhadap hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Di indonesia, pemulihan kondisi sosial mulai diterapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun dalam uraiannya UU tersebut masih terbatas pada pemulihan kondisi sosial korban anak, korban saksi dan pelaku anak, namun dalam pasal 93 UU ini juga mengatur tentang peran masyarakat dalam suatu peristiwa tidak pidana. Pasal ini yang kemudian menjadi tinjauan dalam skripsi penulis terhadap peran aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh, pasca peristiwa pembunuhan Mardiana pada tahun 2013 yang terangkum dalam dua topik utama, yakni; bagaimana bentuk-bentuk pemulihan kondisi sosial berdasarkan restiratif justice system yang terkandung dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana peran aparat Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh dalam rangka memulihkan kondisi sosial masyarakatnya pasca terjadinya tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) berdasarkan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara melihat hasil penelitian lapangan serta membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan doktrin-doktrin lain yang berkaitan dengan permasalahan korban dan pemulihan kondisi sosial. Dalam kasus tersebut, aparatur Gampong Peulanggahan Kota Banda Aceh bersama masyarakat pada umumnya telah melaksanakan butir-butir penting dalam pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 tersebut. Meskipun belum maksimal, namun upaya-upaya yang dilakukan telah berhasil merubah persepsi dan mental masyarakat yang semula hanya menunggu dan memperhatikan proses hukum, menjadi memiliki hak untuk ikut berperan dalam proses penyelesaian pidana yang terjadi. Hal ini sesuai dengan tujuan sebenarnya dari restorative justice system yaitu empowerment, pemberdayaan.