Hukum Adat dalam Qanun Mukim Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 (Studi tentang Penyelesaian Perkara Maisir, Khamar dan Khalwat)

Qanun Mukim Kuala Ba’u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2012 membahas tentang materi dan bentuk penyelesaian perkara Maisir, Khamar dan Khalwat yang berlaku secara tertulis di Qanun Kemukiman Kuala Ba’u. Materi qanun ini berbeda dengan materi fikih jinayah dan Qanun Syari’at Islam Provinsi Aceh dalam bentuk penerapan hukumannya. Pertanyaannya adalah bagaimana materi dan bentuk penyelesaian perkara maisir, khamar dan khalwat ditinjau dalam kerangka fikih jinayah dan Qanun Syari’at Islam Provinsi Aceh No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003 serta bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan tentang materi-materi pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba’u. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti sendiri menjadi instrument pengumpulan data.
Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa perbedaan hukuman terhadap penyelesaian perkara Maisir, Khamar dan Khalwat ditinjau dari kerangka Fikih Jinayah dan Qanun Syari’at Islam Provinsi Aceh No. 12, 13 dan 14 Tahun 2003. Dalam Qanun Mukim Kuala Ba’u tidak menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah. Secara umum materi Qanun Mukim Kuala Ba’u menerapkan sanksi berupa, nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan dari masyarakat gampong dan pencabutan gelar adat. Disisi lain penyelesaian perkara secara Qanun Mukim terdapat beberapa kekurangan karena setiap daerah berbeda sanksi adatnya. Mukim Kuala Ba’u penerapan hukum adat bersifat lokalistik tidak bisa menyelesaiakan perkara terhadap pelaku jarimah yang berbeda daerah atau mukim.