Kebijakan Hakim Memberikan Hak Memilih Bagi Anak yang telah Mumayyīz di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Anak yang telah mumayyīz diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kesempatan untuk memilih harus dinyatakan secara eksplisit dalam putusan untuk menghindari konflik dikemudian hari antara kedua orang tuanya. Berbeda halnya dalam Putusan Nomor. 175/Pdt.G/2011/MS-BNA yang tidak langsung menetapkan anak mumayyīz diasuh oleh ibu atau ayahnya. Dalam putusan tersebut terdiri dari empat orang anak, dua di antaranya belum mumayyīz ditetapkan di bawah pengasuhan ibu, sementara dua yang lainnya tidak ditentukan di bawah asuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Hal ini akan menimbulkan konflik di kemudian hari karena tidak adanya kepastian hukum baginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hakim mengenai hak asuh bagi anak mumayyīz dan perlindungan hukum bagi anak yang belum menentukan sikap/pilihan yang tidak disebutkan dalam putusan hakim keberdaan pengasuhannya diantara di bawah asuhan ibu atau ayahnya. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas data tentang suatu gejala. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hakim mengenai hak asuh anak di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh lebih memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, bukan didasarkan pada kemauan ibu atau ayah untuk mengasuhnya. Perlindungan anak menjadi prioritas utama meskipun dalam putusan hanya menentukan pengasuhan anak sampai anak tersebut mumayyīz. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan suatu perkara putusan supaya lebih hati-hati dalam menentukan pengasuh bagi anak. Baik atau tidaknya seorang anak sangat dipengaruhi oleh calon pengasuh yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan.