Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)

Undang-undang hukum keluarga Islam dewasa ini menetapkan keharusan bagi salah satu pasangan yang ingin bercerai untuk membuat surat permohonan cerai ke pihak Mahkamah. Namun, dalam kenyataannya masih ditemui banyak kasus talak di luar Mahkamah. Untuk mengurangi talak di luar Mahkamah, pemerintah Malaysia telah menetapkan sanksi bagi pelaku. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (case study) dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor masih kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di negeri Selangor sebanyak 71.8% kasus meningkat dari tegang waktu tahun 2012 hingga 2017 namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat agak sudah sedikit menurun dari tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. Pertama, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah diatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, namun masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan ini sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. Kedua, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya. (3) Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam. pelaksanaan sanksi hukum atas kasus talak di luar mahkamah dilandasai atas kemaslahatan masyarakat, mengatur tertib dan praktis talak secara berkeadilan sehingga suami tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak.