Perlawanan Eksekusi (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna)

Eksekusi biasanya dilaksanakan setelah adanya sita terlebih dahulu terhadap objek perkara. Namun pada perkara ini tidak dilaksanakan sita terlebih dahulu, sehingga Pelawan merasa bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Perlawanan eksekusi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan di persidangan atau oleh pihak ketiga. Dalam perkara Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna yang mengajukan perlawanan adalah Pelawan (SY). Adapun permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelawan merasa keberatan terhadap pelaksaan putusan dikarenakan tidak didahului dengan sita. Selain itu, Pelawan beranggapan bahwa 2 (dua) objek yang menjadi sengketa berupa satu unit mobil dan sepetak tanah beserta dua unit rumah di atasnya bukanlah harta bersama antara Pelawan dan Terlawan, melainkan harta bawaan Pelawan dan harta milik Pelawan, dikarenakan pelunasan sisa kredit mobil yang dibebankan kepada Pelawan. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara perlawanan eksekusi terhadap harta bersama dengan Nomor 0024/Pdt.G/2016/MS.Bna sudah sesuai. Hal ini merujuk pada putusan Perkara Nomor 073/Pdt.G/2013/MS.Bna yang ditolak oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/MS.Aceh yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 630 K/Ag/2014. Selain itu dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terdapat di dalam Pasal 208 RBg dan Pasal 1033 Rv.