Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam produk makanan dan minuman dalam kemasan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang mendirikan depot air minum isi ulang sebagai usaha untuk melangsungkan hidup. Undang-undang perlindungan telah menetapkan bahwa dalam berbagai kondisi pelaku usaha harus dapat menjamin hak-hak konsumen yaitu menjamin keamanan, kenyamanan, serta keselamatan konsumen. Dalam hukum Islam juga telah menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut, hal ini sebagai bagian untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa. Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Namun dalam menjalankan usahanya masih banyak hal yang harus dibenahi seperti masalah perizinan yang sampai saat ini belum ada satupun depot yang sudah memiliki izin usaha, masalah sanitasi dan juga uji kualitas air minum secara berkala. Terkait dengan hal ini, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Baitussalam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan normatif. Yaitu dengan memaparkan data yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis kemudian diadakan perbandingan hukumnya. Hasil penelitian didapat bahwa pelaku usaha depot air minum isi ulang di kecamatan Baitussalam masih banyak melanggar hak-hak konsumen yaitu banyak ditemukan depot yang belum memenuhi syarat atau standar air minum, belum ada depot yang memiliki izin usaha, dan juga depot-depot belum memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Sehingga keamanan, kenyamanan serta keselamatan konsumen belum dapat terjamin. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha depot air minum isi ulang di kecamatan Baitussalam belum berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan hukum Islam.