Pemekaran Dusun Lamkuta Menjadi Desa Kuta Murni di Kabupaten Aceh Barat Daya

Agus Sartika, 140105110 (2018) Pemekaran Dusun Lamkuta Menjadi Desa Kuta Murni di Kabupaten Aceh Barat Daya. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahas tentang Pemekaran Dusun]
Preview
Text (Membahas tentang Pemekaran Dusun)
Agus Sartika.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Membahas tentang Pemekaran Dusun]
Preview
Text (Membahas tentang Pemekaran Dusun)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (329kB) | Preview

Abstract

Pemekaran Desa sama dengan Pemekaran wilayah, hanya saja pemekaran Desa lebih sempit dari pada pemekaran wilayah. Pemekaran desa hanya membahas tentang bagaimana pelaksaan pemekaran desa. Pemekaran desa adalah pembentukan desa baru yang terbentuk dari desa yang sudah ada, Yang ingin memisahkan diri dari desa yang sudah terbentuk. pemekaran desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan Publik dalam masyarakat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa dan untuk meningkatkan daya saing desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan pemekaran dusun lamkuta menjadi Desa Kuta Murni dan bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemekaran Desa Kuta Murni dengan Ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitin ini berbentuk deskriptif analisis tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu keadaan masalah dilapangan yang kemudian akan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang ditemukan. Pengumpulan data melalui studi lapangan (field research) yang menggunakan Observasi, wawancara, dan penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan adanya penghambat dalam proses pelaksanaan pemerakaran desa yaitu pergantian masa jabatan bupati yang lama dengan bupati yang baru. Usulan pemekaran desa tidak dilanjuti oleh Bupati yang baru ke Gubernur. Ini yang menjadi penghambat dalam proses pemekaran desa Kuta murni. Dalam hal pemekaran ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pemekaran desa jika sudah lebih dari 3 tahun tidak dilanjuti maka pemekaran tersebut berlaku dengan sendirinya. Dengan syarat apabila Rancangan Pemekaran desa sudah sampai ke Gubernur. Namun dalam proses pemekaran desa Kuta Murni hanya sampai kepada Bupati dan ditindak lanjuti kembali setelah 7 tahun sesudah di usulkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Pembimbing: 1. Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag 2. Rispalman, Sh.
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Pemekaran Desa Kuta Murni
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: S.H Agus Sartika
Date Deposited: 30 Nov 2018 02:41
Last Modified: 30 Nov 2018 02:41
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5911

Actions (login required)

View Item
View Item