Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan menurut Konsep Al-hisbaḥ (Suatu Penelitian tentang Law Enforcement oleh Pemerintah Kota Banda Aceh)

Pengawasan terhadap penggunaan IzinMendirikanBangunan (IMB) dilakukan berdasarkan peraturan mengenai tata kelola bangunan menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Meskipun pengawasan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam prakteknya masih banyak bangunan yang didirikan tidak memiliki IMB dan bangunan tersebut ada yang tidak terdeteksi oleh instansi pengawasan. Dalam penelitian ini dirumuskan 2 masalah, yaitu; apakah sistem Izin Mendirikan Bangunan yang dijalankan oleh Pemerintahan Kota Banda Aceh telah sesuai dengan konsep al-hisbaḥ? Bagaimana konsep al-hisbaḥ dijalankan dalam sistem memberikan Izin Mendirikan Bangunan?. Untuk itu digunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dan data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, data-data tersebut kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan membentuk instansi yang setara dengan lembaga al-hisbaḥ dalam sejarah Islam, seperti Dinas PU, Camat, Satpol PP dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh kiranya telah sesuai dengan konsep al-hisbaḥ. Namun, dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan oleh instansi masih belum optimal, dibuktikan oleh masih banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak memiliki IMB. Hal ini juga bias disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab bangunan.