Dampak Nusyuz Istri terhadap Hak Hadhanah ( Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh )

Dalam pernikahan adakalanya berlangsung dengan damai dan adakalanya dengan terjadi perselisihan. Perselisihan sering muncul karena kedurhakaan istri, yang berujung dengan perceraian. Perceraian menimbulkan dua hal terhadap istri yaitu iddah dan hadhanah. Berkaitan dengan hadhanah, jika terjadi perceraian hukum Islam dan hukum positif mengutamakan ibu. Masalahnya, bagaimana jika perceraian tersebut diakibatkan oleh kedurhakaan (nusyuz) istri. Tetapkah diutamakan istri dalam hak hadhanah atau tidak? Ada dua kasus penulis bahas dalam skripsi ini, pertama perkara cerai talak yang diajukan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA oleh suami sebagai pemohon. Yang kedua, perkara Nomor 260/Pdt.G/2013/MS.BNA diajukan oleh suami sebagai pemohon. Kedua perkara ini terlihat terjadinya nusyuz yang dilakukan oleh istri sehingga memicu pertengkaran dan berakhir dengan perceraian yang juga berimbas kepada hak hadhanah. Putusan Hakim menetapkan istri memperoleh hak asuh dengan pertimbangan bahwa usia anak yang belum mumayyiz dan hakim tidak melihat adanya perubahan fisik, mental yang buruk terhadap anak ketika dalam asuhan ibu, oleh karenanya ibu juga mendapat hak asuh. Rumusan penelitian dalam skripsi ini bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2014/MS.BNA dan Nomor 260/Pdt.G/2013/MS.BNA tentang dampak nusyuz istri terhadap hak hadhanah dan bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan dampak nusyuz istri terhadap hak hadhanah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dikatagorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan melalui penguraian, penafsiran dan analisis lapangan, serta pengumpulan datanya melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim hanya melihat siapa yang lebih punya hak ketika terjadi perceraian dan pihak suami tidak bisa membuktikan dalam persidangan ketidakutamaan istri dalam mengasuh. Padahal pihak suami dalam perkara ini bisa melakukan pencabutan atau peralihan hak asuh sebagaimana dalam hukum Islam gugurnya hak asuh bila tidak terpenuhi syarat dan rukun hadhanah, dan dalam hukum positif Undang-undang No.1/1974 tentang perkawinan pasal 49. Namun tidak ada niat karena terlihat dari para pihak yang telah setuju.