Pelelangan Objek Jaminan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Dalam Perspektif Bai’ Al-Muzayyadah

Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Bsm harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan risiko termasuk wanprestasi. Salah satu bentuk sistem proteksi adalah dengan mengeksekusi dan melelang jaminan milik nasabah debitur. Setelah jaminan di eksekusi, pihak Bank Bsm menyerahkannya kepada KPKNL untuk dilelang sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh bank, namun sering sekali proses pelelangan tersebut menimbulkan masalah baru bagi nasabah debitur, dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana penguasaan objek jaminan oleh Bank Bsm dalam pembiayaan murabahah, bagaimana sistem penawaran dan penetapan harga limit pada pelelangan objek jaminan, bagaimana tinjauan bai’ al-muzayyadah terhadap pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penilitian digunakan dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research, dengan teknik interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa pihak manajemen Bank Bsm menguasai seluruh jaminan yang diagunkan oleh nasabah debitur yang telah melakukan wanprestasi demi memproteksi kepentingan dari tindakan wanprestasi yang dilakukan nasabah debitur sehingga dapat merugikan bank, penguasaan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pelelangan untuk mengembalikan semua hak bank yang menjadi kewajiban nasabah debitur. Estimasi harga lelang agunan didasarkan pada harga real nilai objek jaminan namun harga yang ditetapkan pada proses pelelangan di bawah harga rata-rata mekanisme pasar, dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran dalam jumlah banyak sehingga diperoleh harga yang fariatif. menurut tinjaun bai’ al-muzayyadah sistem pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL terhadap objek jaminan nasabah debitur Bank Bsm telah terpenuhi syaratnya, namun pada rukun akadnya, pihak Bank Bsm tidak boleh menetapkan harga limit secara sepihak karena objek jaminan tersebut tetap milik nasabah sehingga harus seizin pemiliknya untuk menghindari tindakan ilegal yang dapat menyebabkan transaksi jual beli lelang tersebut menjadi fasid.