Model Implementasi Busana Muslim menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000

Penelitian ini berjudul “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000”. Gaya berbusana yang menjadi trend dikalangan masyarakat adalah busana Syar’i yang dalam pemakaiannya terdapat jilbab, dan baju gamis yang panjang. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya belum mengikuti ketentuan Syari’at karena jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Berbusana yang dalam penglihatannya sudah Syar’i namun sebenarnya bertabarruj dalam waktu yang bersamaan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. 2) Untuk mengetahui model implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 di wilayah Kota Banda Aceh. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam implementasi peraturan daerah tentang busana muslim di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Syari’at islam, 1 orang Kabid Bina Dakwah, 1 orang Kasubbid Syiar Islam, 1 orang Kabid Kasubbid bina Akidah, 1 Kasubbid Bina Generasi dan Kader Dakwah, 1 orang Kasubbid Perundang-undangan dan Hukum Islam, 1 orang Kasubbid Program dan Pelaporan, 1 orang Kabid Pengembangan Dayah dan 1 orang Kasubbid Sarana dan Prasarana Peribadatan. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, yaitu 1 orang Kabid Penegakan Syari’at Islam dan 2 orang staf Penegakan Syari’at Islam. Jumlah respoden yang akan penulis wawancara sebanyak 12 (dua belas) orang. Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 yaitu sebagai regulator, motivator, dan fasilitator. Pemerintah melakukan penghimbauan da pemantauan kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim. 2) Model implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 yaitu didasarkan pada isi dan jenis kebijakan publik yang sifatnya mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan sendiri kebijakan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintah sebagai tim pengawas ditataran rendah. 3) Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana muslim adalah yang pertama adanya bantuan dari lembaga pemerintah dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana muslim. Sedangkan faktor penghambat adalah jaringan teknologi informasi yang merambah keseluruh pelosok dan masuknya budaya luar ke Aceh yang membawa perubahan pandangan sesuai dengan perkembangan zaman.