Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Transparansi terhadap Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Transparansi terhadap Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)”. Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Fakta yang terjadi saat ini di Kota Banda Aceh, masyarakat masih kurangnya informasi mengenai pengurusan Kartu Keluarga dan Akta, baik dari segi persyaratan maupun biaya pengurusan. Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil lebih mengoptimalkan transparansi terhadap pelayananan dengan mempublikasikan informasi, mengenai pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sehingga masyarakat mudah dan jelas dalam pengurusan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip transparansi terhadap pelayanan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, serta peluang dan kendala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam melayani masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sudah menerapkan prinsip transparansi terhadap pelayananan pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran, akan tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat Peluang yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi dengan Staf Kepegawaian Kepala Desa yang melibatkan masyarakat, sosialisasi Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan Akta Pencatatan Sipil dan sosialisasi UU. 24 Tahun 2014, Perubahan UU. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kendala yang dihadapi Dinas yaitu kurangnya ketelitian masyarakat terhadap perlengkapan persyaratan administrasi, masih terjadi kesalahan dalam data permohonan, seperti penulisan Nama, Tanggal lahir, Tahun lahir dan lain-lain. Akibatnya menyulitkan pemprosesan lebih lanjut, setiap data yang salah, untuk segera diperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada karena data yang sudah masuk kedalam Dinas tidak bisa dibawa pulang kembali.