Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017)

ABSTRAK
Nama : Rasmida Sari
Nim : 140105100
Fakultas/ Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Judul : Konsistensi Pemerintah Pusat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU- XV/2017)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2018
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : Konsistensi, Konsultasi, Pelaksanaan Undang- Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi.
Konsistensi merupakan sebuah kemantapan dalam hal menetapkan sebuah gagasan atau dalam hal membentuk sebuah kebijakan. Pembahsan dalam skripsi ini adalah mengenai permasalahan pencabutan dua pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di gantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang penegasannya terdapat dalam Pasal 571 huruf (d). Oleh sebab itu sangat diperlukan penelitian mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 66/PUU-XV/2017, terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: Pertama untuk mengetahui bagaimana konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua untuk mengetahui bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017 terhadap Pencabutan Psal 57 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum, serta menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data bahan hukum primer dan skunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya dalam hal pencabutan dua pasal dalm UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yakni Pasal 57 dan Pasal 60 yang digantikan oleh UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang penegasannya tercantum dalam Pasal 571 huruf (d), bahwasanya tidak dilakukan konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 269 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini adanya judicial review yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRA terhadap permasalahan tersebut. Dari hasil judicial review tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa bentuk permohonan tersebut, dikarenakan Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa proses perumusan norma Pasal 571 huruf (d) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan proses konsultasi dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).