Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Pemikiran Imam Al-Mawardi

ABSTRAK

Nama : Mhd Ayyuha Shiddiq
Nim : 140105032
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Pemikiran Imam Al-Mawardi
Tanggal Sidang : 24 Januari 2019
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Rispalman, SH., MH

Kata Kunci : Asas Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan, pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia dengan pemikiran Imam Al-Mawardi. Sehingga, hal ini menimbulkan rasa ingin tau penulis mengenai Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Pemikiran Imam Al-Mawardi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang bagaimana konsep asas penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditinjau berdasarkan pemikiran Imam Al-Mawardi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komperatif-analisis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa konsep asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, asas akun tabilitas, asas efesiensi dan efektif. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditinjau berdasarkan pemikiran Imam Al-Mawardi memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya Undang-Undang Pemerintahan daerah dapat dikatakan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, terdapat pada bagian asas kepastian hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persamaannya terdapat pada asas imamah dan asas kepentingan umum yang sama-sama mendahulukan kesejahteraan umum sehingga melahirkan pemerintahan daerah yang unggul.