Hubungan Kewajiban Nafkah Anak dengan Pertalian Nasab: Analisis tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

ABSTRAK
Nama/Nim : REZA DERMAWAN/111209261
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skrips : Hubungan Kewajiban Nafkah Anak dengan Pertalian Nasab: Analisis tentang Pemenuhan Kebutuhan Hidup Anak Zina dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012
Tanggal Munaqasyah : Senin, 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP., M.A
Kata Kunci : Hubungan, Kewajiban Nafkah Anak, Pertalian Nasab, Anak Zina, Fatwa MUI

Nasab merupakan satu unsur penting dalam sebuah keluarga. Konsekuensi hukum adanya nasab adalah adanya kewajiban nafkah dari ayah kepada anak. Islam menetapkan pertalian nasab sebagai sebab adanya nafkah terhadap seorang anak. Namun demikin, dalam kasus anak zina, Mejlis Ulama Indonesia menetapkan kewajiban seorang laki-laki zina untuk memenuhi kebutuhan anak zina. Untuk itu, masalah penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara keterikatan nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam, serta bagaimana metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Data-datanya dikumpulkan dan dianalisa melalui metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara nasab dengan kewajiban terhadap pemenuhan nafkah anak dalam hukum Islam memiliki hubungan timbal balik. Kewajiban nafkah anak atas seseorang baru ada ketika adanya hubungan nasab. Konsep kewajiban nafkah anak dalam Islam merupakan bagian konsekuensi adanya nasab. Hubungan nasab ini baru ada ketika didahului oleh hubungan perkawinan yang sah. Dalil hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir di luar nikah oleh laki-laki yang menyebabkan kelahirannya yaitu dalil dari kaidah fiqhiyyah, yang menyatakan kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan. Kemudharatan bagi anak zina harus dihilangkan dengan menghukum laki-laki pezina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang dihasilkannya. Metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia aitu melalui metode maṣlaḥah. Perlindungan dan kemaslahatan hidup anak harus ditegakkan melalui wewenang pemerintah menghukum ta’żīr pelaku zina untuk memenuhi kebutuhan hidup anak zina. Sebagai saran, hendaknya, putusan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, khususnya pada poin ke 5 huruf a yang menyatakan kewajibkan pelaku zina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang dihasilkan, tidak dimaknai sebagai kebutuhan nafkah, atau tanggung jawab ayah biologis, melainkan harus dimaknai sebagai hukuman dari pemerintah.