Tinjauan Fiqh Terhadap Penentuan Hukuman Bagi Pelanggar Pasal 132 Enakmen NO.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 Tentang Ruju’

Penentuan hukuman bagi suami dan istri yang bersama semula sebagai suami istri setelah ṭalak raji’ tanpa lafaẓ ruju’ yang sah telah diatur pada pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana penentuan hukuman bagi pelanggar lafaẓ ruju’ dalam pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008, kedua bagaimana tinjauan fiqh terhadap pasal 132 ayat(1) Enakmen No.7 Undang-undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan ( Library Research). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggali bahan-bahan ilmiah. Dari hasil penelitian penulis mengenai penentuan hukuman bagi pelanggar pasal 132 ayat (1) Enakmen No.7 Undang-Undang Keluarga Islam Kedah Tahun 2008 bahwa seorang lelaki yang telah menceraikan dengan sah istrinya, bersama semula dengannya tanpa terlebih dahulu melafaẓkan ruju’ yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan dikenakan hukuman sanksi berupa bayaran tidak melebihi lima ratus ringgit (1 juta 700 rupiah) atau penjara tidak melebihi tiga bulan. Berdasarkan tinjauan fiqh terhadap hukuman tersebut, meski hukuman terhadap pelanggar lafaẓ ruju’ tidak diatur secara khusus, tetapi ianya adalah sebuah pembaruan yang dilakukan oleh Enakmen supaya lebih drastis dan sistematis. Sepertinya hukuman yang diatur dalam Enakmen tersebut adalah sudah sesuai dengan penghukuman dalam fiqh. Hukuman berupa bayaran dan penjara tersebut pada satu sudut sudah menetapi dengan konsep penghukuman daalam fiqh, karena ianya boleh dikategorikah di bawah hukuman mukhalafat yaitu sebuah aturan hukum terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan negara. Syariat telah memberikan hak kepada khalifah untuk memerintah dan melarang warganya, menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai kemaksiatan, serta menjatuhkan sanksi atas para pelanggarnya. Sanksi tersebut menjadi sebuah maṣlahah mursalah yang diperkirakan karena adanya sanksi tersebut dapat membawa kepada tercapai tujuan dan matlamat sesebuah hukum.