Analisis Praktek Penyimpanan Beras oleh Perum Bulog dan Relevansinya terhadap Kestabilan Harga Pasar Sebuah Kajian Berdasarkan Teori Mashlahah Mursalah)

Dalam mengatur masalah pangan di Indonesia pemerintah membentuk Perusahaan umum badan urusan logistik (Perum Bulog). Dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga ketersediaan beras, keterjangkauan stabilitasi harga pasar, Perum Bulog melakukan penyimpanan beras selama jangka waktu tertentu yaitu berkisar antara tiga sampai enam bulan. Penyimpanan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog tersebut mengakibatkan perubahan kualitas dan penurunan kualitas beras. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep penyimpanan beras yang dilakukan oleh perum Bulog, dan konsep penyimpanan beras sebagai bentuk maṣhlaḥah mursalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Data penulis peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan (field reseach ) yaitu di Perum Bulog melalui wawancara (interview) serta dokumentasi dan penelitian ke perpustakaan (library reseach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog berbeda dengan ihtikār karena penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menimbulkan kemudharatan melainkan maṣhlaḥah bagi banyak orang karena menstabilkan harga pasar, stok beras yang dibutuhkan tercukupi, dan menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat. Penimbunan yang dilakukan oleh Perum Bulog berkaitan dengan teori maṣhlaḥah mursalah, karena tidak ada ayat atau hadis yang membolehkan atau melarang penyimpanan bahan makanan pokok dalam jumlah besar secara tegas. Penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog mendatangkan maṣhlaḥah bagi masyarakat karena penimbunan beras tersebut berdampak baik bagi masyarakat karena terjaminnya pasokan beras, stabilnya harga pasar sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan harga terjangkau. Perum Bulog juga memberikan beras miskin kepada masyarakat dengan ekonomi lemah. Saran dari penulis adalah diharapkan untuk melakukan pendataan untuk distribusi raskin dilakukan lebih konkrit agar penerima raskin tepat sasaran dan dilakukannya peninjauan ulang harga yang ditetapkan dalam impres no.5 tahun 2015 agar harga yang ditetapkan sesuai dengan daerah disetiap provinsi.