Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)

Efektifitas adalah berhasil atau tidaknya atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Skripsi ini membahas tentang permasalahan Lembaga KKR (Komisis Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh. KKR Aceh Pasal 229 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi”. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kedudukan dari lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional dan hubungannya secara hirarki perundang-undangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 229 Ayat 2 tentang Pemerintahan Aceh dan bagaimana pula efektifitas lembaga KKR Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: Pertama untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional, sedangkan KKR Nasional sudah dibubarkan. Kedua untuk mengetahui bagaimana efektifitas Lembaga KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pembahasan analisis yuridis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya Lembaga KKR Aceh memiliki legalitas atau sah dibentuk di Aceh, karena sebenarnya arti dari Undang-Undang Pemerintah Aceh Pasal 229 Ayat 2 itu hanya merujuk bukan Lembaga KKR Aceh harus menunggu terbentuknya KKR Nasional terlebih dahulu. Kemudian menyangkut dengan efektifitasnya KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya masih belum efektif.