Analisis Hukum terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad Amanah dan Yad Damanah)

ABSTRAK

Nama : Finni Rahmawati
Nim : 121310026
Fakultas/jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul : Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-?amanah)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jabbar Sabil, MA

Kata kunci : Pertanggungan Barang

Pertanggungan merupakan tanggung jawab pihak perusahaan terhadap konsumennya apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji). Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian. Ganti rugi yang diberikan oleh JNE yaitu dengan harga maksimal 10 kali biaya kirim, kecuali dengan menggunakan asuransi maka akan diganti sepenuhnya. Dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan oleh JNE hanya sebagian, sedangkan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Pasal 88, Pasal 1236 dan 1246, dan juga pada Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi tersebut harus penuh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungan yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh dan bagaimana pertanggungan barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep yad-amanah dan yad-?amanah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan metode istislahiyah, yaitu kegiatan penalaran terhadap nas yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan mashlahat dalam upaya untuk menemukan hukum syarak dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungan yang diberikan JNE apabila tidak menggunakan asuransi yaitu maksimal 10 kali biaya kirim. Dalam Islam pertanggungan termasuk ke dalam akad yad-amanah (wadi‘ah/titipan) dan yad-?amanah (?aman). Tetapi pada JNE tidak sama dengan wadi‘ah yang dimaksud dalam maqa?id al-syari’ah, karena barang tersebut bukan disimpan, tetapi dikirim dan berisiko rusak sehingga tidak bisa dilepas dari tuntutan ganti rugi bila ada unsur kelalaian. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditempuh pihak JNE cukup adil, karena menengahi kedua kondisi tersebut.