Tingkat Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Krueng Barona Jaya)

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, jika bukan demikian pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang dilakukan seorang penggugat. Tidak jarang permohonan perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak isteri dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang memicunya. Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya terhitung sejak 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2013 sampai 2017 tercatat 8 kasus cerai gugat dan tidak ada kasus cerai talak. Maka pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana tingkat pemahaman hukum dan tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap perkara cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan terhadap cerai gugat di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman dan kesadaran hukum perempuan di KecamatanKrueng Barona Jaya. Kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran hukum perempuan di Kecamatan Krueng Barona Jaya masih kurang, hal ini dapat dilihat dari hasil presentase yang menunjukkan tinggi tingkat pemahaman hukumnya hanya 32 persen dan untuk tinggi tingkat kesadaran hukumnya hanya 47 persen. Hal ini dilihat dari empat indikator yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan pemahaman dan kesadaran hukum perempuan di kecamatan Krueng Barona Jaya mengenai cerai gugat masih kurang dan perlunya peran lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang dalam memberi bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara instensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh.