Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus atas Putusan PN Sabang Nomor 3/PDT.G/2012 PN-SAB)

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yaitu, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian. Dan sesuai dengan isi Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam perkara perbuatan melawan hukum ini memang para pelaku dihukum untuk membayar sejumlah kerugian yang ditanggung oleh nasabah serta dengan bunga bank nya, namun dalam putusan mengenai perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Bank Aceh Cabang Sabang tersebut tidak menyebutkan sanksi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat selaku korban oleh tergugat III. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga melakukan perbuatan melawan hukum serta untuk mengetahui hukuman yang dijatuhkan pada tiap pelaku perbuatan melawan hukum secara lebih detail. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menemukan bahwa penyebab karyawan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum adalah adanya persepsi yang tidak singkron antara objek hukum dan para subjek hukum. Awam hukum, yaitu ketidaktahuan akan akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Faktor Yuridis, merupakan faktor lainnya yang dapat dikategorikan sebagai faktor perbuatan melawan hukum. Faktor Administrasi dan faktor sosial. Setiap perbuatan melanggar hukum pasti akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat karena telah merugikan pihak nasabah sebagai penggugat, tujuan diberikan sanksi kepada pelaku perbuatan melawan hukun agar terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan akibat dari perbuatan tersebut.