Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan HalaL (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)

Pengurusan sertifikat halal di Aceh pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, Kosmetika, dan Makanan (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. “Pengurusan sertifikat halal gratis karena sudah disubsidi oleh pemerintah,” SedangkaanMajelis Agama Islam Patani Metode yang digunakan Oleh Majelis Agama Islam tentang fatwa standardisasi produk makanan halal. Apabila sudah buat memeriksa di lokasi industri yang telah buat permohonan standarisasi halal maka semua pihak Urusan Bagian Halal akan membuat permusyawaratan agar bisa mengambil keputusan. Sehingga terdapat perbedaan antara cara mendapatkan sertifikat halal di Aceh dan Patani maka kami tertarik untuk menjawab pertanyaan“Bagaimana metode penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani” yang bertujuan untuk mengetahui sistem penetapan standarisasi produk makanan halal oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dan Majelis Agama Islam Patani. Data penelitian ini,bersumber dari analisis terhadap metode pemetapan oleh Majelis permusyawaratan Ulama Aceh, dan Majelis Agama Islam. Hasil dari penelitian ini adalah standarisasi produk halal di Aceh dan Patani tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah di Aceh cara mendapatkan sertifikat halal tidak terkait dengan pusat negara Indonesia sehingga dapat megeluarkan produk halal dengan secara mandiri. Sedangkan di Patani harus mengajukan kepada pusat Thailand yang akan terdapat sertifikat untuk produk makanan halal dan akan di fatwa oleh ulama provinsi Patani.