Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal

M . Ulul Azmi, 140102142 (2018) Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal. Skripsi thesis, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahas tentang Sistem Pengupahan Karyawan]
Preview
Text (Membahas tentang Sistem Pengupahan Karyawan)
M . Ulul Azmi.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (8MB) | Preview
[thumbnail of Membahas tentang Sistem Pengupahan Karyawan]
Preview
Text (Membahas tentang Sistem Pengupahan Karyawan)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama antara karyawan dan LBH Banda Aceh, dimana pihak karyawan melaksanakan pekerjaan kepada Lembaga dan pihak Lembaga berkewajiban untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. namun ada beberapa permasalahan pada LBH Banda Aceh diantaranya kejelasan kontrak kerja, karyawan hanya diikat kontrak ketika proses seleksi magang saja, setelah lulus tanpa kontrak baru lagi, dalam kontrak juga tidak disebutkan dengan jelas berapa upah yang akan didapatkan karyawan. Kemudian dalam sistem pengupahan tidak adanya pembedaan antara yang bekerja dan tidak ikut bekerja, semua disamakan. Hal yang ingin di teliti adalah bagaimana sistem pengupahan karyawan pada LBH Banda Aceh dan bagaimana praktik sistem pengupahan karyawan pada LBH Banda Aceh ditinjau menurut konsep ijarah bi al-‘amal. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, metode pengumpulan data penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) serta penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di kantor LBH Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa pihak LBH Banda Aceh belum melakukan kontrak kerja yang jelas, baik dari jumlah upah dan waktu kerja. Karyawan yang bekerja dinilai sama dengan yang tidak bekerja, oleh pihak lembaga tidak dilakukan pemotongan, hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak dimana pihak lainnya hanya menikmati hasil kerja karyawan lainnya. Jika sewaktu-waktu ada pengurangan upah maka dari pihak lembaga tidak memberikan penjelasan secara langsung kepada karyawan alasan pengurangan upah tersebut yang mengakibatkan tidak adanya transparansi antara para pihak dilembaga tersebut. Adapun pandangan ijarah bi al-‘amal yaitu belum semuanya sesuai dengan ijarah bi al-‘amal terutama dalam hal kejelasan kontrak dan pembagian upah. Yang bekerja dengan tidak bekerja diangggap sama tanpa adanya pembedaan sehingga tidak sesuai dengan syarat objek upah yaitu harus sesuai dengan kadar pekerjaanya, serta syarat ujrah yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA 2. Rispalman, SH., MH
Uncontrolled Keywords: Kontrak, Pengupahan, Ijarah Bi Al-‘Amal
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.25 Pemberian
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: M . Ulul Azmi
Date Deposited: 10 Oct 2018 03:25
Last Modified: 10 Oct 2018 03:25
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5359

Actions (login required)

View Item
View Item