Analisis Terhadap Upah Jasa Timbang Cabai dalam Konsep Ijārah bi al-’amāl (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli Kabupaten Pidie).

Hasil panen tanam cabai yang dilakukan oleh para petani dijual di Pasar Tradisonal Pante Teungoh Kota Sigli. Transaksi jual cabai ini terjadi pada waktu subuh, ketika keadaan masih gelap. Sebelum terjadinya transaksi jual beli kepada para agen dan pedagang pengumpul, para petani akan menimbang terlebih dahulu komoditi barang pertaniannya. Di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli terdapat beberapa kelompok penyedia jasa timbang. Pengambilan upah dilakukan sebelum hasil pertanian itu ditimbang. Pengambilan dari upah sewa menyewa jasa timbangan yang dilakukan oleh penimbang kepada petani tidak diketahui secara pasti kuantitasnya oleh petani. Pengambilan upah jasa ini biasanya berupa hasil pertanian yang dibawa oleh petani, bukan dalam bentuk uang tunai. Sehingga pengambilan upah yang dilakukan oleh penyedia jasa timbangan seperti yang demikian itu, tentu akan mengurangi tingkat kepuasan petani sebagai pengguna jasa. Disini unsur kerelaan petani menjadi berkurang karena pengambilan upah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok, yaitu praktik pengambilan upah jasa timbang yang ditinjau dari konsep ijārah bi al-’amāl serta menganalisis praktik upah jasa timbang cabai di Pasar Tradisional Pante Teungoh Kota Sigli dalam tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengambilan dari upah jasa timbang cabai yang dilakukan penyedia timbangan dan petani terjadi karena kebiasaan pada pasar setempat. Dalam konsep ijārah bi al-’amāl upah yang diberikan harus sesuai dengan jasanya dan juga harus saling ridha antara kedua belah pihak. Hukum Islam juga menjelaskan bahwa setiap transaksi akad ijārah tidak boleh terdapat unsur gharar maupun zhulm, sehingga setiap pihak yang melakukan akad tidak ada yang merasa dirugikan.