Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Semaraknya pemilihan kepala daerah, yang terdapat calon kaumperempuan, seringkali memunculkan berbagai komentar, baik dari pengamat politik dan masyarakat. Setiap pesta demokrasi di mulai selalu timbul pro-kontra kepemimpinan perempuan, sehingga selalu menjadi wacana yang menarik untuk dikaji. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimanaketentuanhukum Islam dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kepemimpinan perempuan serta perbandingan keduanya.Untuk memperoleh jawaban kepemimpinan perempuan, penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif.Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan penelitian library research (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa ketentuan hukum Islam terhadap kepemimpinanperempuan terdapat dua pandangan besaryang berbeda, yaitu; pertama, pandangan ulama yang tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Kedua, pandangan ulama yang tidak melarang perempuan menjadi pemimpin semisalnya (kepala negara, gubernur, ataupun bupati/waikota setempat, bukan dalam konteks khalifāh. Sedangkan dalam konteks UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibenarkan secara konstitusi negaraperempuan menjadi pemimpin. Hal ini di rumuskan dalam Pasal 173, Pasal 245, dan Pasal 257 yang mengharuskan kuota keterlibatan perempuan dalam legislatif sebanyak 30%, baik pada tingkatan pusat sampai ke daerah-daerah. Perbandingan kepemimpinan perempuan antara hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jika dilihat dari sisi kelebihan dan keunggulan kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan baik dari segi fisik dan juga pemikiran. Sehingga penulis berkesimpulan lahirnya aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bentuk pemaksaan bagi kaum perempuan menjadi pemimpin. Padahal kaum perempuan memiliki keterbatasan waktu, seperti waktu haid(halangan), mengandung, melahirkan, dan menyusui yang semua itu menyita waktu yang panjang dan perlu istirahat, sehingga urusan negara menjadi terbengkalai. Oleh karenanya pandangan penulis untuk memimpin suatu negara lebih layak dan tepat jika kaum laki-laki memimpin dibandingkan kaum perempuan.