Tata Kelola Pelayanan Administrasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Pekerjaan di instansi pemerintahan maupun perusahaan membutuhkan data serta informasi. Salah satu informasi yang diperlukan adalah melalui kegiatan administrasi. Karena administrasi merupakan aspek penunjang dalam proses pelayanan publik, baik buruknya pelayanan dalam sebuah lembaga dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang tersedia. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aeeh Tengah, maka penulis menggunakan teori Good Governance yang dikeluarkan oleh United National Development Program. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tata kelola pelayan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, beserta hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala subbagian kelembagaan dan akuntabilitas kinerja, kepala bagian umum. Kemudian informan pendukung yaitu kepala bagian ketatalaksanaan dan standarisasi proses, kepala subbagian kepegawaian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah beragam, diantaranya sudah menerapkan akuntabilitas, partisipasi, daya tanggap, konsensus, efektivitas dan efisiensi. transparansi, professionalitas. Adapun hambatan dalam penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah belum optimalnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsi yang diberikan, sehingga berdampak terhadap proses pelayanan administrasi, kemudiann masih maraknya feodal dan standar pelaksanaan standar operasiona prosedur belum sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Adapun sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah secara umum sudah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance diantaranya: transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, partisipasi, efektif dan efisiensi, konsensus serta professionalitas. Namun belum semua aspek tersebut berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa sektor yang perlu perbaikan. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan memberikan arahan serta mengevaluasi kinerja pegawai, mengikuti pelatihan pelatihan, studi banding, peningkatan kompetensi keahlian, maupun pembinaan pegawai agar mampu memahami setiap tugas dan fungsi yang telah diberikan.