Perlindungan Hak Milik terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan apabila para PKL di kota manapun selalu menjadi sasaran utama Pemerintah kota untuk ditertibkan. Pemda melalui Satpol PP berusaha menegakkan perda sehingga harus mengeksekusi berdasarkan penyitaan dan pembongkaran terhadap aset dagang PKL. Penelitian ini mengkaji bagaimana dasar tindakan Satpol PP dalam penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh, bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap pengrusakan hak milik Pedagang Kaki Lima dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan tinjauan konsep Hak ‘Aini terhadap penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisi. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan yang dilakukan Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban, pembongkaran, dan penyitaan terhadap barang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Qanun kota Banda Aceh. Hukum telah mengatur untuk menjunjung tinggi hak milik orang lain dengan cara tidak boleh merusak atau merampasnya. Hak ‘Aini bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, sekalipun benda itu berada ditangan orang lain. Sedangkan aset dagang PKL akan kembali kepada PKL dengan menandatangani perjanjian yang telah di buat oleh Satpol PP, namun sebaliknya apabila PKL tidak menandatangani perjanjian tersebut barang-barang dagangan mereka akan dimusnahkan dan tidak akan dikembalikan lagi.