Perubahan Batas Usia Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dilihat dari Penerapan Maqasid Asy-Syariah

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Selama 45 Tahun berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sejak tahun 1974 sampai sekarang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dan masyarakat Indonesia.