Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Kaitannya Dengan Perkawinan Campuran

Muhammad Nur Hakim Bin Ramli, 140101091 (2017) Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Kaitannya Dengan Perkawinan Campuran. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Kebebasan Beragama)
Muhammad Nur Hakim Bin Ramli.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdapat masalah berkenaan langsung dengan Perkara 11 yaitu tentang kebebasan beragama dan dampak penafsiran Perkara 11 di dalam perkawinan campuran.Undang-undang tersebut yang menjadi masalah di dalam hal penafsiran dan penggunaan Perkara 11 tentang ‘Kebebasan Beragama’ yang memberi laluan berlakunya masalah murtad dan hak tukar beragama juga berlakunya perkawinan campuran.Penafsiran terhadap Perkara 11digunakan atas dasar jalan untuk melangsungkan perkawinan yang dilarang dan sesetengah masyarakat menjadikan Perkara 11 sebagai cara untuk mengelirukan pemikiran masyarakat dalam soal agama baik dari aspek akidah maupun perkawinan.Pertanyaanpenelitiandalamskripsiinibagaimanakahpenafsiran Undang-undang Perlembagaan Persekutuan Perkara 11 tentang kebebasan beragama di Malaysia kaitannya perkawinan campuran dan bagaimanakah kaitannya perkawinan campuran dalam Perkara 11 Undang-undang Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa penafsiran Perkara 11 tentang kebebasan beragama menjadi masalah utama dalam berlakunya perkawinan campuran di Malaysia. Perkara 11 tentang kebebasan beragama dijadikan sebagai landasan hukum untuk mendapatkan hak individu dalam melaksanakan perkawinan campuran di Malaysia. Sistem peradilan dan Undang-undang di Malaysia masih banyak kelemahan dan harus dimodifikasi. Antara kelemahan yang harus diperhatikan oleh lembaga legislatif negara adalah inkosistensi peraturan perundang-undangan administrasi dan hukum pidana Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Walaupun Mahkamah Syariah, Lembaga dan Undang-undang yang terkait bersifat otonom tapi harus adas atu standard yang mengikat antara satu dengan lain.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1.Dr. Kamaruzzaman, M.Sh 2.Drs. Ibrahim AR, MA
Uncontrolled Keywords: Kebebasan Beragama, UU Malaysia, PerkawinanCampuran
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.3 Hukum Perkawinan (Munakahat) > 2x4.39 Aspek Munakahat Lainnya
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Keluarga
Depositing User: Users 2717 not found.
Date Deposited: 28 Sep 2018 03:06
Last Modified: 28 Sep 2018 03:06
URI: http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4404

Actions (login required)

View Item View Item