Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi)

Terdapat dinamika diskursus terkait anak sebagai saksi, ada yang menerima saksi anak dan sebaliknya ada yang menolak. Anak sebagai korban sekaligus saksi menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian hukum karena keterangannya sering kali tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Namun demikian, keterangan anak tetap memiliki nilai penting dalam membantu hakim membangun keyakinan terhadap kebenaran peristiwa. Dalam penulisan ini penulis mengkaji putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor 1/Jn/2024/Ms.Idi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 180 bulan terhadap pelaku pemerkosaan dengan hubungan mahram yang berada dalam batas ketentuan Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, didukung data primer berupa salinan putusan dan hasil wawancara, serta data sekunder dari literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, seperti trauma dan gangguan psikologis korban akibat perbuatan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menerima keterangan saksi anak sebagai korban, meskipun secara berdiri sendiri tidak memenuhi syarat syahadah, dapat diterima sebagai qarinah (petunjuk) jika didukung oleh alat bukti lain yang sah. Hakim menjatuhkan pidana 180 bulan penjara sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap korban anak dan untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum, menunjukkan diskresi Hakim dalam memilih hukuman yang signifikan dalam rentang yang diizinkan Qanun. Oleh karena itu, keterangan saksi korban dapat diterima sebagai petunjuk pembuktian jika selaras dengan bukti lain, dan Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana dalam rentang yang telah ditetapkan dengan pertimbangan yang kuat.