Asas Equality Before the Law dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

Konsep asas equality before the law dalam hukum positif sesuai isi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep asas equality before the law dalam hukum positif dan Bagaimana hukum pidana Islam memandang asas equality before the law dan prosedur penerapannya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis menggambarkan dan menganalisa data mengenai asas equality before the law dalam hukum positif, dan perspektif hukum pidana Islam terhadap asas equality before the law serta prosedur penerapannya. Hasil yang ditemukan ialah Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, jadi konsep Equality before the Law telah diperkenalkan dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap asas equality before the law dan prosedur penerapannya yaitu di dalam hukum positif hak imunitas yang diberikan kepada anggota legislatif menurut hukum Islam tidak membenarkan pengampunan para anggota parlemen yang melakukan tindak pidana perkataan yang diucapakannya di gedung parlemen. Namun dibalik perbedaan di atas antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama memiliki asas atau kaidah yang sama dimana kedua hukum tersebut sangat menjunjung tinggi hak yang sama dimuka hukum dan memiliki tujuan yang sama yaitu memperlakukan setiap orang sama di muka dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukannya serta ingin mewujudkan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.