Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Meningkatkan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pemberantasan melalui lembaga yang independen dan profesional, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu perubahan penting dari revisi undang-undang tersebut adalah pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia serta menganalisis peningkatan peran KPK setelah dibentuknya Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena berperan sebagai garda terdepan dalam menangani kejahatan luar biasa ini secara independen. Keberadaan Dewan Pengawas KPK yang sempat menjadi polemik pada awalnya, justru kini terbukti memberikan kontribusi positif dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan akuntabilitas KPK. Dengan demikian, Dewan Pengawas bukan merupakan alat pelemahan lembaga, tetapi justru bagian dari mekanisme check and balances dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia.