Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat oleh State Actor dan Non-State Actor (Studi Kasus atas Pelanggaran HAM Berat di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM)

Yumna Sabila, 140106004 (2018) Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat oleh State Actor dan Non-State Actor (Studi Kasus atas Pelanggaran HAM Berat di Desa Seuneubok Teungoh Kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur Pasca DOM). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia)
Yumna Sabila.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Membahas tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (654kB) | Preview

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya baik oleh aparatur negara (state actor) maupun bukan aparatur negara (non state actor) terhadap hak asasi individu lain tanpa ada alasan yuridis dan rasional yang menjadi pijakannya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pada konflik di Aceh dan bagaimana perlindungan korban-korban pada konflik di Aceh. Adapun metode penelitiannya metodelogi deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi seputar permasalahan pada konflik yang melanggar aturan hak asasi manusia. Hasil penelitian bahwa sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tidak efektif, pada saat itu sanksi hukum bagi pelaku bersenjata hanya dilakukan terhadap pihak GAM yang melakukan makar (melawan pemerintahan yang sah). Sedangkan dari pihak TNI yang melakukan kekerasan tidak ada hukuman bagi mereka. Ini terjadi semacam kekebalan politik. Dan bentuk perlindungan terhadap korban selama konflik berlangsung tidak dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik maupun penduduk sipil biasa. Tetapi setelah damainya konflik, mulai diadakannya program reintegrasi bagi korban-korban konflik. Jadi dapat disimpulkan bahwa, sanksi hukum bagi pelaku pada konflik bersenjata di Aceh saat itu tidak seutuhnya diberlakukan. Pada saat berlangsungnya konflik perlindungan korban sama sekali tidak dilaksanankan, dan setelah ada perdamaian barulah ada berbagai bantuan dan pemulihan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1.Dr. Kamaruzzaman, M.Sh 2.Badri, S.Hi., M.H
Uncontrolled Keywords: Pelanggaran HAM, State Actor, Non-State Actor
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 364 Kriminologi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Yumna Sabila
Date Deposited: 29 Sep 2018 07:51
Last Modified: 03 Oct 2018 09:54
URI: http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5130

Actions (login required)

View Item View Item