Kebebasan Berpendapat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sejumla regulasi di Indonesia seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan, khususnya melalui penggunaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering dipakai untuk membatasi kritik masyarakat terhadap pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi di Indonesia, kedua analisis kebebasan berpendapat dalam prinsip siyasah dusturiyah, dan ketiga kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia ditinjau dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Kebebasan berpendapat dalam konteks Indonesia dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunan, sementara dalam perspektif siyasah dusturiyah kebebasan berakar pada prinsip al-‘adalah sebagai manifestasi keadilan dan kontrol terhadap kekuasaan. Keduanya memiliki persamaan dalam memandang kebebasan sebagai hak dasar yang melekat pada manusia dan penting bagi keberlangsungan sistem politik. Namun, terdapat perbedaan mendasar yaitu, regulasi Indonesia menekankan batasan kebebasan pada ketertiban umum, hukum positif, dan norma sosial, sedangkan siyasah dusturiyah menekankannya pada syariat Allah sebagai tolok ukur utama keadilan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat harus dipahami tidak hanya sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai amanah moral yang menjaga keseimbangan antara rakyat dan penguasa.