Pemanfaatan Sawah Wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur (Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Sawah Wakaf: Kajian Menurut Teori Mashlahah Mursalah)

Berdasarkan praktik yang ada di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur, masyarakat Gampong Lambirah pada umum berprofesi sebagai petani tetapi tidak semua petani mempunyai lahan sendiri untuk dikelolanya. Di Gampong Lambirah ada sawah wakaf yang diperuntukkan untuk Masyarakat kurang mampu, tetapi ada beberapa keluhan dari warga yang mengatakan bahwa tidak semua warga kurang mampu dimasukkan ke dalam undian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana tata cara penentuan orang yang berhak memanfaatkan wakaf sawah dan bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap tata cara penentuan orang yang berhak memanfaatkan wakaf sawah di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pengumpulan data secara interview (wawancara) maupun dokumentasi dengan pihak-pihak nazir dan petani penggarap. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Tata cara penentuan siapa yang berhak memanfaatkan sawah wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur menggunakan sistem undian. Nazir menunjukkan atau memilih nama-nama yang akan masuk kedalam kotak undian. Nama-nama ditentukan berdasarkan dua kriteria utama yaitu kurang mampu dan tidak mempunyai lahan sendiri. Sistem yang digunakan dalam hal menentukan siapa yang berhak memanfaatkan sawah wakaf tersebut memang sudah benar tapi dalam praktiknya masih ada beberapa kekeliruan dalam menentukan nama-nama siapa yang berhak dimasukkan kedalam kotak undian dan mengelolanya. Pertimbangan mengapa di Gampong Lambirah memakai cara undian yaitu karena asas kekeluargaan dan supaya lebih adil. Pemakaian sistem undian di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur sudah benar secara teorinya karena dengan memakai sistem tersebut sawah wakaf tersebut tetap terjaga dan menghindari percekcokan antar warga. Sedangkan kekurangannya terletak pada tidak tepatnya memilih Masyarakat yang memenuhi dua kriteria utama yang berhak mengelolanya karena tidak melibatkan seluruh Masyarakat kurang mampu yang tidak punya lahan.