Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh Dalam Pengawasan Implementasi Jaminan Produk Halal Di Aceh Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penelitian ini membahas tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi implementasi jaminan produk halal di Aceh ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal memberikan kewenangan khusus kepada LPPOM MPU Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut masih menjadi persoalan, terutama karena luasnya wilayah kerja serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan implementasi jaminan produk halal di Aceh dan bagaimana analisis tanggung jawab LPPOM MPU Aceh ditinjau menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPOM MPU Aceh memiliki tanggung jawab yang cukup luas, meliputi sertifikasi, pengawasan dan monitoring, sosialisasi dan pembinaan, pelayanan administrasi, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, dalam praktiknya, pengawasan masih cenderung bersifat formal dan terjadwal tanpa didukung mekanisme pemantauan berkelanjutan. Selain itu, ditemukan berbagai kendala normatif, seperti dualisme kewenangan antara BPJPH dan LPPOM MPU Aceh, sosialisasi yang belum merata, belum optimalnya penerapan sistem self-declare, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem pengawasan, peningkatan sosialisasi, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.