Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh (Studi pada dinas keuangan Aceh).

Pengelolaan zakat sebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh masih mengalami berbagai kendala yang dikarekan belum belum adanya pengaturan khusus ketika zakat menjadi penerimaan PAD (baik sebagai PAD Aceh maupun PAD Kabupaten/Kota). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanlitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD dilakukan dengan penyusunan program pengelolaan zakat, mempersiapkan tenaga SDM yang kompeten dalam pengelolaan zakat sebagai PDA serta mempersiapkan antisipasi kemungkinan terjadinya kendala pengelolaan zakat sebagai sebagai PAD. Pengorganisasian pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD dilakukan dengan membentuk panitia zakat yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam menjadikan zakat sebagai PAD. Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD dilakukan dengan ketentuan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh sudah dinyatakan sebagai sumber PAD, maka wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pagawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai PAD secara internal dilakukan oleh pihak Baitul Mal dengan bekerja berdasarkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, adanya pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, serta adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan zakat sebagai PAD. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dewan Pertimnbangan Syariah, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan kewenangannya.