Konsep Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Kebijakan Fiskal: Analisis Kenaikan Ppn 12% Menurut Pemikiran Aḥmad Al- Al-Raisūnī

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menimbulkan perdebatan publik terkait dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kenaikan PPN 12% dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah menurut Aḥmad al-Raisūnī, yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan prinsip keadilan (al-ʿadālah), kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-ʿāmmah), dan tanggung jawab sosial negara. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal hanya dapat dinilai sah secara maqāṣidiyah apabila mampu menyeimbangkan kebutuhan penerimaan negara dengan perlindungan terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam pandangan al-Raisūnī, ketaatan rakyat terhadap pemimpin bersifat bersyarat (ṭāʿah maqāṣidiyyah), yakni hanya berlaku selama kebijakan fiskal selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN 12% akan memperoleh legitimasi maqāṣidiyah apabila hasilnya digunakan secara transparan dan proporsional untuk kemaslahatan publik, sehingga kebijakan fiskal tidak sekadar memperkuat posisi fiskal negara, tetapi juga mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat