Peran Lembaga Adat Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan di Kemukiman Tungkop

Penyelesaian kasus perzinaan di Aceh tidak hanya menggunakan jalur peradilan resmi yang berdasar pada Qanun Jinayat, tetapi juga melibatkan peran dari Lembaga Adat Gampong yang telah diakui dalam kerangka Hukum Aceh. Studi ini didasari oleh praktik penyelesaian perzinaan secara adat yang terjadi di Kemukiman Tungkop, yang menggambarkan hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam. Fokus pada penelitian ini ialah mengkaji peran, batasan kewenangan dan keselarasan mekanisme penyelesaian adat dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penyelesaian, jenis sanksi adat yang diterapkan, serta hubungannya dalam pandangan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dengan melakukan kajian pada Undang-Undang, pendekatan Konseptual, dan wawancara dengan aparat adat setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat Gampong berperan sebagai mediator melalui musyawarah adat dan pelaksanaan sanksi sosial yang bersifat Ta’zir, yang secara subtansial sejalan dengan tujuan Hukum Pidana Islam. Namun, terdapat keterbatasan dalam kewenangan dan rendahnya partisipasi saksi masyarakat sebagai tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Adat Gampong bersifat pelengkap terhadap sistem Peradilan Pidana Islam yang resmi dan membutuhkan peningkatan dalam koordinasi lembaga. Kata Kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Kasus Perzinaan, Hukum Adat Aceh, Kemukiman Tungkop, dan Hukum Pidana Islam