Analisis Pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar

Fokus penelitian ini adalah untuk menguraikan proses pembentukan Qanun Gampong Lampisang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: bagaimana proses pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif, di mana penulis memaparkan fakta mengenai pembentukan Qanun Gampong Lampisang Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemerintahan dan Pembangunan Gampong, yang kemudian ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Gampong. Melalui metode ini, penulis berupaya menyajikan gambaran nyata mengenai proses pembentukan qanun tersebut dengan menganalisis dokumen, membaca kembali peraturan yang berlaku, kemudian mendeskripsikan hasilnya secara sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran tuha peut dalam perumusan qanun gampong di Gampong Lampisang belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman anggota tuha peut terhadap tugas yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2020, khususnya dalam aspek penguasaan pengetahuan dan keahlian. Seharusnya setiap anggota tuha peut memiliki kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan perannya secara efektif, terutama dalam perumusan qanun. Kelemahan lain adalah kurang tegasnya sikap tuha peut dalam pengambilan keputusan saat musyawarah, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat dengan perangkat gampong lainnya yang pada akhirnya menghambat proses perumusan qanun. Kendala utama yang dihadapi tuha peut juga terletak pada keterbatasan penguasaan empat bidang ilmu, yaitu tauhid, fiqih, akhlak, dan tasawuf. Idealnya, anggota tuha peut merupakan orang-orang yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dari keempat bidang tersebut. Selain itu, perbedaan pandangan antara tuha peut dengan perangkat gampong lainnya kerap menimbulkan perdebatan yang menyebabkan proses pembentukan qanun tidak berjalan lancar.