Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peretasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Di Wilayah Hukum Kepolisisan Resor Kota Banda Aceh)

Peretasan semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, terutama terkait pelanggaran privasi dan keamanan data. Kondisi ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban peretasan. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisisan Resor Kota Banda Aceh terhadap korban peretasan, kedua, tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban peretasan oleh Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan penyidik serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, perlindungan hukum terhadap korban peretasan dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, dan koordinasi dengan instansi terkait, namun belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis, alat bukti digital, dan kompleksitas kejahatan siber. Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku peretasan tergolong ke dalam jarimah ta‘zir yang penjatuhan sanksinya bertujuan melindungi korban sesuai prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya menjaga harta, kehormatan dan jiwa. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dan penguatan koordinasi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif.