Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pendirian Bangunan Tanpa Izin Di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum administrasi negara terhadap pendirian bangunan tanpa persetujuan bangunan gedung (PBG) di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada efektivitas mekanisme pengawasan dan sanksi. Penelitian ini didorong masih adanya pelanggaran tata ruang akibat pembangunan tanpa izin yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan keselamatan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Banda Aceh, sementara data sekunder berasal dari dokumen kasus pelanggaran PBG periode 2020-2025, hasil penelitian menunjukan bahwa analisis penegakan hukum administrasi kepada bangunan yang tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung di kota Banda Aceh dan dampak hukum bagi pemerintah kota Banda Aceh terhadap bangunan yang tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung. Studi ini menganalisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung. Temuan utama menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi, keterlambatan razia, dan minimnya sanksi tegas, di mana hanya beberapa kasus berujung pada pembongkaran paksa. Faktor penyebab meliputi kurangnya sumber daya manusia, serta pengaruh kepentingan ekonomi lokal. Implikasinya, penegakan hukum belum optimal dalam mencegah urbanisasi tidak terkendali. Rekomendasi mencakup penguatan perizinan, pelatihan aparat penegak, dan kolaborasi dengan masyarakat melalui pengaduan online. Studi ini berkontribusi pada pengayaan diskursus hukum administrasi, menekankan urgensi reformasi untuk mewujudkan tata kelola kota yang berkelanjutan