Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No: 21/G/2020/PTUN.BNA Tentang Sertifikat Tumpang Tindih Dalam Perspektif Al-Milkiyyah dan Kompilasi Hukum Islam

Sengketa pertanahan masih sering muncul di Indonesia, salah satunya kasus penerbitan sertifikat tumpang tindih tanah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/G/2020/PTUN.BNA memutus perkara antara pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 571 atas nama Akim Ali dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 226 atas nama Taliman yang saling tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan SHM tersebut serta meninjaunya dari perspektif al-milkiyyah dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan metode library research dengan mengkaji putusan pengadilan, literatur fikih, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SHM Nomor 226 cacat administrasi karena bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perspektif al-milkiyyah, kepemilikan hanya sah apabila diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syara’ (asbāb al-milkiyyah), seperti jual beli, hibah, warisan, atau ihyā’ al-mawāt. SHM Nomor 226 termasuk kategori al-milk al-bāṭil karena merugikan pihak lain. Putusan hakim yang membatalkan sertifikat tersebut selaras dengan prinsip syariah dan KHI yang menekankan perlindungan hak milik dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta menegaskan pentingnya asas inkracht van gewijsde dalam menjamin finalitas dan kepastian hukum.