Adat Versus Qanun: Problematika Penerapan Jarimah Zina Pada Masyarakat Suku Alas Aceh Tenggara

Penelitian ini menganalisis problem penegakan jarimah zina pada masyarakat Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara dengan menyoroti dominasi penyelesaian melalui mekanisme adat dibandingkan dengan penegakan hukum formal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun qanun tersebut secara normatif telah mengatur sanksi pidana terhadap zina, implementasinya di tingkat lokal belum berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat Wilayatul Hisbah, dan hakim Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme mekanisme penyelesaian perkara zina yang ditandai dengan kuatnya preferensi masyarakat terhadap hukum adat. Penyelesaian berbasis adat dipandang lebih mampu menjaga kehormatan keluarga dan memulihkan harmoni sosial, namun pada saat yang sama melemahkan kepastian hukum dan efektivitas pemidanaan. Artikel ini berargumen bahwa dominasi mekanisme adat tersebut mencerminkan kegagalan integrasi normatif antara hukum jinayat dan hukum adat, yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan Islam (maqāṣid al-‘uqūbāt), khususnya efek jera, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian pluralisme hukum Islam dengan menegaskan pentingnya integrasi fungsional antara hukum adat dan hukum pidana Islam dalam konteks masyarakat Muslim adat.