Eksploitasi Penyandang Disabilitas Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengemis Tuna Netra Di Kota Banda Aceh)

Eksploitasi terhadap penyandang disabilitas tuna netra sebagai pengemis di Kota Banda Aceh merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi eksploitasi tersebut, meninjau fenomena ini dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study), serta pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pandangan hukum islam dan juga hukum positif terhadap ekploitasi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi dipicu oleh keterbatasan fisik, kurangnya dukungan dan pendidikan keluarga, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang inklusif, serta minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan modal maupun fasilitas kemandirian. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini melanggar prinsip Karamah Insaniyyah (kemuliaan manusia) dan dikategorikan sebagai kezaliman (Zulm) serta perolehan harta yang batil. Secara hukum positif, eksploitasi ini bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Upaya penanggulangan di Banda Aceh dilakukan melalui strategi multidimensional yang mengintegrasikan Syariat Islam dengan instrumen hukum nasional, mencakup langkah represif oleh Solat PP dan WH, langkah rehabilitatif oleh Dinas Sosial melalui UPTD RSBM, serta langkah preventif oleh Baitul Mal melalui pemberdayaan zakat dan kampanye "Sedekah Cerdas".